Karena Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Waktu Penyelesaian, Pengajuan isbat nikah/pengesahan nikah membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari pendaftaran hingga putusan sidang.

Alasan penolakan permohonan isbat nikah itu beragam, pada perkara pertama penolakan permohonan didasarkan pada pertimbangan ketidakabsahan wali nikah, sedangkan pada perkara kedua penolakan permohonan didasarkan pada pertimbangan pernikahan sirri yang dilaksanakan saat Pemohon 1 masih terikat perkawinan dengan isteri

Karena itu, bagi pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pasangan suami istri tersebut dapat mengajukan permohona isbat nikah ke pengadilan Agama.

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. Membuat surat permohonan Isbat Nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir).

Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 hari sejak sidang terakhir, dan dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

Dalam hal penerbitan Buku Nikah setelah dilakukannya Isbat Nikah, pasangan suami istri harus memenuhi syarat dokumen yang telah ditentukan oleh KUA Kecamatan sesuai tempat Putusan Sidang Isbat Nikah, apabila dokumen tersebut sudah lengkap dan benar adanya, maka KUA akan menerbitkan Buku Nikah tersebut.

Seorang wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dilarang melakukan pernikahan lain. Perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut haram dan tidak sah dan berdosa apabila dilakukan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri.

Dalam peraturan itu, menikah siri diartikan dengan hidup tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga melanggar Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990. Apabila PNS melakukan pelanggaran, maka mereka dapat menerima hukuman disiplin berat. Bahkan, bisa diberhentikan atau dipecat sebagai abdi negara.

Status Anak hasil Nikah Siri sama halnya dengan Anak di luar kawin. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri

Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri termasuk nikah muth'ah) berhak mendapakan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

Dalam hukum Islam mengatakan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak di luar nikah tidak lah terikat. Anak yang lahir di luar nikah nasabnya disambung ke ibu dan bukan ke ayah.

Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggar hukum. Sebab hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu diserta sanksi berupa denda dan kurungan badan.

Jika pasangan siri ingin bercerai maka diharuskan untuk mencatatkan atau mengesahkan pernikahan tersebut di pengadilan agama dengan melakukan itsbat nikah. Guna mengesahkan perceraian tersebut dan mendapatkan akta nikah, maka pihak suami perlu melakukan ikrar talak di pengadilan agama.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.

bahwa hukum istri nikah siri dengan pria lain meski belum cerai dengan suaminya adalah tidak sah dan haram karena ada zina dengan lelaki.