Langkah selanjutnya Menurut "PMA (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan" masyarakat bisa datang ke KUA yang dituju untuk melakukan pemeriksaan nikah dan membawa berkas yang diperlukan paling lambat 15 hari kerja. Jika sampai 15 hari kerja masyarakat tidak juga datang ke KUA yang dituju, maka berkas pendaftaran online akan hangus dan harus mendaftar dari awal kembali Menurut "PMA (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pencatatan Pernikahan."

"Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Dari Pendaftaran Sampai H Akad Nikah Normalnya 15 Hari Kerja, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

H - 15 Melakukan Pendaftaran Online Nikah Di Website SIMKAH https://simkah4.kemenag.go.id/admin/authentication

H - 13 Mengumpulkan Berkas Fisik Ke KUA Tempat Tujuan Nikah, Pastikan Pedaftaran Nikah Online KUA

Tujuan Sama Dengan KUA Tempat Menikah.

H - 7 Melakukan Bimbingan Perkawinan Di KUA Tempat Pelaksanaan Akad Nikah Dan Mengumpulkan

Berkas Yang Masih Kurang "Bila Dinyatakan Masih Kurang"

Itulah Penjelasan Waktu Yang Dibutuhkan Dari Pendaftaran Sampai H Akad Nikah Pada Umumnya. Semoga Dapat Membantu

Note*

1. Diharapkan Bila Masih Ada Berkas Yang Kurang, Segera Dilengkapin Selambat-Lambatnya Pada Hari Bimbingan Perkawinan.

2. Billing Pembayaran Akan Dibuatkan & Diberikan Pada Hari Penasihatan Via Whatsapp Resmi KUA Kecamatan Teluk Bayur.

3. Segera Melakukan Pembayaran Setelah Diberikan Billing Pembayaran Selambat-Lambatnya 4 Hari Sebelum Hari Akad Nikah.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA)

Calon Pengantin "Tidak Diperkenankan Untuk Menentukan Tanggal Akad Nikah Sebelum Berkas DIperiksa Dan Dinyatakan Lengkap Oleh Petugas, Karena Dikhawatirkan Berkas Penting Seperti Contoh: Akta Cerai Hidup/Mati Tidak Dimiliki Oleh Calon Namun Hari Akad Sudah Ditentukan. Maka Kami Tidak Bisa Melakukan Verifikasi Berkas.

"Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1" Usia Minimal Menikah Ialah Paling Rendah 19 Tahun. Bila Calon Pengantin Ingin Tetap Melaksanakan Pernikahan, Maka Calon Pengantin Wajib Mengikuti Sidang Putusan Di Pengadilan Agama Untuk Mendapatkan Putusan Dispensasi Dari Pengadilan Agama Setempat.

Tidak Memiliki Masa Kadaluarsa, Surat Rekomendasi / Mutasi Nikah Tidak Ada Batas Penggunaan Selagi Sesuai Dengan Sebagaimana Mestinya.

"Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama NO 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 3" Berikut Urutannya:

1. Bapak Kandung Dari Calon Istri

2. Kakek (Bapak Dari Ayah Kandung Calon Istri)

3. Buyut (Bapak Dari Kakek Dari Calon Istri)

4. Kakak/Adik Saudara Laki-Laki Kandung Sebapak Seibu Dari Calon Istri

5. Kakak/Adik Saudara Laki-Laki Sebapak Dari Calon Istri

6. Sepupu (Anak Laki-Laki Dari Saudara Laki-Laki Sebapak Seibu Dari Calon Istri)

7. Sepupu (Anak Laki-Laki Dari Saudara Laki-Laki Sebapak Dari Calon Istri)

8. Paman (Saudara Laki-Laki Ayah Sebapak Seibu)

9. Paman Sebapak (Saudara Laki-Laki Ayah Sebapak)

Bila Wali Nikah( Wali Nasab) Tidak Bisa Hadir Bagaimana?

"Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama NO 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5" Bila Wali Nikah (Wali Nasab) Tidak Bisa Hadir Dengan Suatu Alasan, Maka Si Wali Nikah(Wali Nasab) Tersebut "Wajib" Membuat Surat Peralihan Wali (Taukil Wali Bil Kitabah) Di KUA Mana Dia Berdomisili Sekarang. Bila Tidak Ada Surat Peralihan Wali (Taukil Wali Bil Kitabah) Maka KUA Yang Bertugas Melangsungkan Akad Nikah Berhak "Menolak Proses Akad Nikah Termasuk Pemberkasannya"

"Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) nomor 20 Tahun 2019 Pasal 3" Pendaftaran Tanggal Akad Nikah Paling Lambat Diajukan 10 Hari Kerja Sebelum Hari Akad Nikah, Bila Di Hitung Ternyata Dibawah 10 Hari Kerja, Maka Calon Pengantin Wajib Mendapatkan Surat Dispen Dari Kecamatan Setempat.

"Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Untuk Nikah Di Balai Nikah/Kantor Kua "Tidak Dipunggut Bayaran/GRATIS" Untuk Nikah Di Luar Balai Nikah/Kantor Kua Wajib Membayar Biaya PNBP Sebesar Rp 600.000,- Tidak Lebih Tidak Kurang Dan Dapat Dibayarkan Ke Bank, Kantor Pos Atau Melalui M-Banking Dengan Memiliki Invoice/Billing Pembayaran Yang Diberikan Petugas Kua. Pembayaran Tidak Di Perbolehkan Ke Petugas Kua Atau Melalui Pihak Lain Yang Meminta Biaya Diluar Ketentuan!.

Untuk Nikah Di Balai Nikah/Kantor Kua, Kami Dapat Melayani Pada Hari Senin s/d Jum'at, Untuk Jam Akad Nikah Akan Disesuaikan Dengan Jam/Waktu Pelaksanaan Yang Tersedia Pada Daftar Jadwal Pelaksanaan Nikah. Untuk Nikah Di Luar Balai Nikah/Kantor Kua Kami Dapat Melayani Pada Hari Senin s/d Minggu, Untuk Jam Akad Nikah Akan Disesuaikan Dengan Jam/Waktu Pelaksanaan Yang Tersedia Pada Daftar Jadwal Pelaksanaan Nikah.

Kami Melayani Pelaksanaan Akad NIkah 7 Hari Dalam Seminggu, Kecuali Hari Raya Idul Fitri & Hari Raya Idul Adha Atau Beberapa Hal Lainnya.

Bagi masyarakat yang akad nikah setelah 2020 sampai saat ini yang buku nikahnya terdapat QR Code dapat melakukan hal berikut.

• Pindai QR Code.

• Setelah diarakhan otomatis ke browser dan muncul tampilan data pernikahan ybs, kemudian scroll/usap ke bawah dan klik “Download Kartu Nikah Digital”.

• Kartu Nikah Digital siap diunduh, bagi masyarakat yang ingin mencetak dapat dilakukan secara mandiri dengan alat cetak sesuai ukuran yang diinginkan.

"Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20/2019 pasal 39", Jika ada masyarakat yang kehilangan buku nikah atau buku nikahnya rusak, maka bisa langsung mendatangi KUA (Kantor Urusan Agama) dimana tercatat pernikahannya, guna diterbitkan duplikat buku nikah. Dikarenakan Dalam Pembuatan Membutuhkan Berkas Arsip Yang Disimpan Oleh KUA Penerbit Buku Nikah Tersebut.

"Menurut PMA (Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 41 Ayat 1" Legalisasi Buku dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.

bahwasanya Imam Syafi'i dalam kitab al- umm menyatakan seorang wanita yang belum haid wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan baik istri tersebut di cerai hidup atau cerai mati.